Iran pada Senin (28/4/2025) menuduh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha mendikte kebijakan Amerika Serikat (AS) dalam perundingan nuklir.

Tuduhan itu muncul setelah Netanyahu menyerukan pembongkaran total program nuklir Iran.

“Mencolok sekali. Betapa terang-terangannya Netanyahu sekarang berusaha mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Presiden Trump dalam diplomasi dengan Iran,” kata Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam pernyataannya di platform X.

Sebelumnya, pada Minggu (27/4/2025), Netanyahu menyatakan bahwa kesepakatan antara AS dan Iran harus mencakup penghapusan kemampuan Iran memperkaya uranium untuk senjata nuklir serta mencegah program rudal balistiknya.

Komentar ini muncul sehari setelah delegasi Iran dan AS mengadakan perundingan tingkat tinggi putaran ketiga di Oman terkait program nuklir Teheran, dengan kedua pihak mengeklaim adanya kemajuan.

Perundingan yang dimulai sejak 12 April 2025 tersebut, menurut Iran, seharusnya hanya membahas isu nuklir dan pencabutan sanksi.

Araghchi juga menegaskan bahwa keinginan Israel untuk bisa mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Iran adalah hal yang sangat jauh dari realitas dan tidak layak ditanggapi.

Garda Revolusi Iran (IRGC) turut menambahkan, kapabilitas militer Iran tidak akan menjadi bagian dari pembahasan.

Sementara itu, menurut kantor berita resmi IRNA, pengaruh regional Iran dan program rudal balistiknya merupakan “garis merah” yang tidak boleh dilanggar dalam negosiasi.

Namun, Trump dan Netanyahu sebelumnya telah bersepakat bahwa Iran tak boleh memiliki senjata nuklir.

Hal itu disampaikan Netanyahu saat keduanya bertemu di Gedung Putih pada Selasa (8/4/2025).

“Kami sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir,” ujar Netanyahu dalam pernyataan berbahasa Ibrani kepada media.

Tak hanya AS dan Israel, negara-negara Barat lainnya juga telah lama menuduh Iran berusaha mengembangkan senjata nuklir.