Korea Selatan akan memilih presiden baru pada 3 Juni 2025, enam bulan setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer yang kemudian mengakibatkan pemecatannya.

Meski situasi pemerintahan sempat stabil, ketegangan dan ketidakpastian politik masih terus berlanjut, terutama menjelang pemilihan presiden (Pilpres).

Salah satu kandidat utama, Lee Jae-myung, saat ini menghadapi masalah hukum yang dapat memengaruhi jalannya pemilu, sebagaimana diberitakan AFP pada Jumat (2/5/2025).

Masalah hukum Lee Jae-myung

Lee Jae-myung, calon presiden dari Partai Demokrat (DP), unggul dalam berbagai jajak pendapat. Namun, ia terjerat kasus hukum terkait dugaan pelanggaran pemilu pada pemilihan umum 2022.

Lee dituduh memberikan pernyataan palsu selama kampanye, yang menurut pengadilan dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Pada Kamis (1/5/2025), Pengadilan Tinggi membatalkan putusan sebelumnya yang menguntungkan Lee dan memerintahkan diadakannya pengadilan ulang.

Jika terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara atau denda lebih dari satu juta won (sekitar Rp 11,7 juta), Lee akan dilarang mencalonkan diri dalam pemilu selama lima tahun.

Meski demikian, sejumlah pakar hukum meyakini, keputusan akhir kemungkinan besar tidak akan keluar sebelum pemilihan.

“Proses hukum semacam ini biasanya memakan waktu lebih dari sebulan dan bisa berlangsung lebih lama,” ujar Jung Wan, profesor hukum di Universitas Kyung Hee.

Bagaimana dampaknya pada peluang Lee?

Meski menghadapi masalah hukum, peluang Lee untuk mencalonkan diri masih terbuka.

Jika dijatuhi hukuman, ia memiliki hak untuk mengajukan banding, yang berarti keputusan final kemungkinan baru akan diketahui setelah pemilihan berlangsung.

Oleh karena itu, meskipun situasi ini mengancam reputasinya, tidak ada jaminan bahwa hal itu akan mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan.